Tanda ? Politika

Seputar Calon Presiden 2009: Mega “Keok”, Kanjeng Sultan Dipilih

2008-12-29T16:22:00.000-08:00

Negara, Indep News
Apa yang dilontarkan oleh Taufik Kiemas sebagai “The Godfather”-nya PDI Perjuangan pada sebuah acara televisi belum lama ini, rupanya belum menemukan pembuktiannya di Kabupaten Jembrana menjelang Pemilu 2009. Hal ini terbukti dengan hasil survey yang dilakukan oleh sebuah lembaga independen di Kabupaten Jembrana, seputar pilihan masyarakat untuk sosok Presiden RI mendatang. Rupanya pilihan terbanyak justru jatuh pada sosok Kanjeng Sultan alias Sri Sultan Hamengkubhuwono X. Sementara sosok Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri justru keok, bahkan berada dibawah nama-nama tokoh nasional seperti SBY, Wiranto, bahkan Prabowo.

Lantas apa makna dibalik kekalahan Mbak Mega jika kita beranjak dari hasil survey diatas? Adalah jawaban Mas Taufik Kiemas seperti yang dilontaran dalam dialog di sebuah televisi swasta yang menyatakan bahwa PDI Perjuangan sendiri belum memulai langkah-langkah pencitraannya dalam memyambut Pemilu 2009.

Kita tunggu saja lakon berikutnya.
Independen-News (DS.Putra)

Pembacaan Puisi Warnai Sidang Paripurna

2008-04-10T01:30:00.000-07:00

Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana yang selama ini dianggap membosankan, ternyata tidak selalu membosankan. Buktinya, pada Rapat Paripuna ke-IV Masa Persidangan Ketiga, waktu lalu, diwarnai pembacaan puisi yang tercantum dalam tanggapan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Jembrana.

Puisi yang dibacakan oleh Firlinand Taufieq dari Fraksi PDI-P, mendapat apresiasi yang cukup positif dari seluruh peserta sidang. Puisi yang diciptakan oleh seluruh anggota Fraksi PDI-P ini, pada intinya memberikan semangat kepada Bupati Winasa beserta seluruh jajarannya di Pemkab Jembrana, untuk selalu berjuang karena beban yang diemban akan selalu bertambah berat.

“Selamat berjuang, awan dan badai pasti akan selalu ada, teruslah beranjak tinggi agar cahayamu dapat menyinari bumi yang lebih luas lagi” Demikian penggalan puisi yang dibacakan Taufieq

Kasus APBD Jembrana

2008-04-10T01:23:00.000-07:00

“Gamang”, mungkin istilah itulah yang paling pas untuk menggambarkan wajah-wajah dari para “pesakitan” kasus APBD Jembrana. Meskipun kata bebas akhirnya menjadi sebuah jawaban. Tetapi adakah semua itu harus disyukuri, atau sebaliknya merupakan awal dari sebuah keprihatinan panjang atas mati surinya keadilan di negeri tercinta ini?. Yang jelas, dan juga harus dicatat oleh sejarah peradilan dan hukum di negeri tercinta ini, seluruh terdakwa dari kasus APBD di Jembrana akhirnya oleh dewan hakim dinyatakan bebas murni. Dan alasannyapun normal-normal saja, karena kasus ini dianggap tidak memenuhi.persyaratan hukum positif yang berlaku di negeri ini. Tetapi dibalik semua itu, prediksi akan bebas dan lolos-nya para pesakitan kasus APBD sudah dapat terbaca dari gejala-gejala yang terjadi selama proses hukum kasus tersebut. Tetapi bagaimanapun juga, layar sudah diturunkan, dan lakon dagelan hukum sudah harus diakhiri. Tidaklah terlalu penting, apakah penonton bersorak atau justru mencaci maki dengan sumpah serapahnya. Berikut Laporan Jurnalistik Wartawan Indep News Eka Prasetya dan De’A Yogantara yang mengikuti babak demi babak prosesi hukum, Kasus APBD Jembrana yang melibatkan hampir seluruh
Wakil Rakyat Jembrana Periode 1999-2004.

Alkisah
Pagi itu, 22 Februari 2007, serombongan massa pendukung I Wayan Mawa, yang mantan Ketua DPRD Jembrana periode 1999-2004 sudah terlihat memadati halaman hingga loby Kantor Pengadilan Negeri Negara, Jembrana. Dibilangan jalan PB.Sudirman Negara.Rupanya pagi itu Sidang Kasus APBD mencapai puncaknya, dengan agenda pembacaan putusan oleh majelis hakim..

Puluhan pendukung Wayan Mawa dan terdakwa lainnya yang jumlahnya lebih dari 100 orang, yang datang dari berbagai pelosok desa di Jembrana, bahkan ada simpatisan yang datang jauh-jauh dari Kabupaten Tabanan. Kelihatan sudah tidak sabaran. Dan ini jelas merupakan salah satu bentuk solidaritas karena merasa berasal dari kubu politik yang sama, yakni PDI Perjuangan.

Marathon
Sidang kali ini dibagi menjadi empat tahapan persidangan, mengingat 15 orang terdakwa kasus APBD Jembrana ini dibagi kedalam empat berkas yang berbeda. Sehingga sidang ini oleh beberapa pengunjung disebut sebagai sidang marathon.

Semua peserta sidang saat itu tampak tidak sabar menunggu majelis hakim membacakan vonis kepada I Wayan Mawa dan Nengah Sudarma. Selama kurang lebih 4 jam, majelis hakim yang diketuai Hj. Rr. Suryadani Surying Adiningrat, SH.M.Hum, membacakan berkas putusan kepada kedua terdakwa, akhirnya majelis hakim membacakan putusan bebas murni kepada kedua terdakwa yang tergabung dalam berkas I.

Begitu vonis bebas dibacakan oleh majelis hakim, seluruh peserta sidang yang sebagian besar berasal dari pendukung Wayan Mawa langsung bersorak gembira. Bahkan Bupati Jembrana, I Gede Winasa seusai sidang langsung menghampiri dan memeluk Wayan Mawa, dan Nyoman Sudarma.

Setelah sidang para terdakwa yang tergabung dalam berkas I usai, sidang kemudian dilanjutkan dengan menghadirkan Putu Kamawijaya yang tergabung dalam berkas II. Kemudian dilanjutkan dengan sidang Kelompok 10 yang tergabung dalam berkas III, dan dilanjutkan dengan sidang dengan terdakwa Erfan Effendi dan Ketut Sukarta yang tergabung dalam berkas IV. Dan kesemua terdakwa yang dibagi kedalam empat berkas berbeda ini divonis bebas murni oleh majelis hakim.

Wayan Mawa yang usai sidang dikonfirmasi oleh wartawan menyatakan rasa leganya setelah sekian lama menyandang status sebagai terdakwa. Mawa mengaku lega dengan keputusan majelis hakim, apalagi sidang yang selama ini berlangsung cukup menguras waktu, tenaga, dan pikiran dirinya.

Peristiwa sidang APBD hendaknya dijadikan pelajaran oleh para anggota dewan, agar berhati-hati dalam mengambil kebijakan agar nantinya kasus APBD seperti yang telah terjadi tidak terulang lagi

Independen News

Ketika Politik Mengintervensi dan Dintervensi Hukum

2008-04-10T01:19:00.000-07:00

SEJAK setahun terakhir ini, berita-berita di berbagai koran terbitan lokal Bali memberitakan tentang sidang kasus APBD yang melanda banyak daerah di Bali. Mulai dari penyidikan yang dilakukan jaksa, hingga vonis bebas murni yang dijatuhkan oleh majelis hakim diceritakan secara lengkap dan berimbang oleh media massa.

Sebagian besar masyarakat menganggap “sidang APBD” tidak ubahnya sebuah “dagelan” yang sudah bisa ditebak akhirnya. Begitu pula dengan apa yang terjadi di Pengadilan Negeri Negara, Jembrana baru-baru ini.

Dakwaan jaksa penuntut umum dimentahkan begitu saja oleh majelis hakim, lantaran 15 orang terdakwa yang dituduh melakukan penyimpangan terhadap APBD Kabupaten Jembrana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur, dan peraturan hukum yang berlaku pada saat itu.

Demikian juga dengan yang terjadi di daerah-daerah lain di Bali. Semua terdakwa yang tersangkut dalam kasus APBD divonis bebas murni oleh majelis hakim. Jika ditelaah lebih jauh, hukum yang ada di Indonesia selama ini nampaknya sudah diintervensi oleh kekuatan politik dan juga sebaliknya, hukum juga ikut mengintervensi politik.

Selama ini, lembaga legislatif atau dewan yang fungsinya mengontrol kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh eksekutif seringkali menjadi bulan-bulanan hukum. Hampir setiap tahun peraturan pemerintah yang mengatur tentang kedudukan, tugas, bahkan keuangan dewan berganti.

Seiring dengan bergantinya peraturan hukum yang berlaku, maka dengan mudah para anggota dewan terjerat hukum, seperti kasus APBD yang sudah-sudah. “Semakin sering peraturan berganti, semakin banyak masalah yang akan menghadang”, demikian mungkin yang terpikir oleh para anggota dewan.

Contoh yang paling sederhana dan yang paling anyar adalah terjadinya kasus PP 37 yang sampai sekarang masih hangat dibicarakan oleh publik. Puluhan anggota dewan yang ketiban durian secepat kilat memasang panjar di kas daerah.

Namun tidak lama kebijakan itu ditetapkan, PP tersebut malah direvisi dan akhirnya menimbulkan masalah baru bagi para anggota dewan. Bagi yang telah mendapatkan dana rapelan dan tidak mengembalikannya paling lambat pada bulan Desember 2007 ke kas daerah, harus bersiap-siap menghadapi gugatan hukum.

Hal-hal semacam itulah yang selama ini menjadi killing ground bagi para wakil rakyat kita. Padahal sebelumnya mereka telah berjalan pada koridor yang benar, namun karena muncul kebijakan baru, dengan cepat mereka disalahkan oleh peraturan baru tersebut. Hal inilah yang disebut dengan “Hukum yang Mengintervensi Politik”.

Demikian juga sebaliknya, Politik pun ikut mengintervensi Hukum. Berbagai tokoh elit parpol dengan mudah lolos dari jeratan hukum “hanya” dengan memberikan segepok uang kepada para jaksa atau hakim. Semudah memberikan uang, semudah itu pula mereka lolos jerat hukum.

Tidak hanya itu, tokoh-tokoh elit politik yang tidak bisa lolos dari jeratan hukum, bisa dengan mudah mendapatkan kebebasan, dan kemewahan selama menjalani masa tahanannya. Sel yang ditempati terkesan bukanlah sebuah sel, namun sebuah kamar mewah yang dibatasi oleh jeruji besi.

Berbagai fasilitas lux bisa mereka dapatkan asal “uang kuat” dan koneksi juga berperan. Belum lagi “hujan remisi” yang masih bisa diterima. Atas tekanan dari berbagai pihak, tahanan yang semestinya menghabiskan masa tahanannya selama 10 tahun, dalam 3 tahun sudah bisa bebas, dengan alasan mendapat remisi. Padahal kelakuannya selama di tahanan tidak baik-baik amat.

Bahkan jika dibandingkan dengan maling ayam, masih lebih baik kelakuan maling ayam, karena bersedia mengikuti instruksi para sipir penjara, bahkan tidak sedikit diantaranya menjadi teladan di kalangan tahanan. Toh, mereka tidak semudah itu mendapatkan “hujan remisi”.

Kembali ke masalah sidang APBD yang belakangan ini marak terjadi. Dagelan yang menguras uang negara ini memang sepatutnya dihentikan. Bayangkan saja, sudah berapa banyak kas negara yang dihabiskan selama melakukan sidang ini. Apalagi dengan bebas murninya kesemua terdakwa, seluruh biaya persidangan dibebankan kepada negara.

Apalagi menurut majelis hakim, secara kronologis yuridis faktual, apa yang telah dilakukan oleh pihak terdakwa tidak mengandung unsur penyimpangan, melainkan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat itu.

Lantas pertanyaan yang timbul adalah : pelajaran apa sih yang bisa didapat dari sidang ini? Jawabannya sederhana saja, tidak ada pelajaran berarti yang bisa diambil dari kasus ini. Keadilan di depan hukum yang selama ini diidam-idamkan oleh seluruh masyarakat ternyata masih jauh dari harapan.

Penulis Eka Prasetya

Langkah Posdayandu

2008-04-10T00:53:00.000-07:00

Pertumbuhan penduduk sebagai salah satu indikator pencapaian kesejahteraan masyarakat sudah tentu menjadi perhatian Pemkab Jembrana. Dalam hal ini, Pemkab Jembrana telah membangun Pos Pemberdayaan dan Pelayanan Terpadu (Posdayandu) beberapa bulan lalu yang tersebar di setiap dusun sebagai ujung tombak pelaksanaan pembangunan sekaligus untuk memonitoring laju pertumbuhan penduduk Jembrana. Demikian disampaikan Bupati Jembrana, Prof. Dr. I Gede Winasa, dalam sambutannya yang dibacakan Asisten I Ketataprajaan Jembrana, AA. Putrayasa, M.Si, saat membuka Seminar Kependudukan dan Pembangunan Berkelanjutan Keluarga Berencana, Kamis (29/11) lalu di aula Hotel Jimbarwana, Negara.

“Ada empat indikator yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk yakni kelahiran, kematian, perpindahan dan penduduk pendatang. Sementara indikator yang paling berpengaruh bagi pertumbuhan penduduk adalah faktor kelahiran sehingga diperlukan upaya pengendalian pertumbuhan penduduk itu sendiri. Saat ini, laju pertumbuhan penduduk Jembrana sudah mengalami penurunan dari 1,33% menjadi 0,96%. Hal ini merupakan dampak dari penurunan angka kelahiran bayi, yakni dari 1,96% menjadi 1,44%. Kami berharap menurunnya angka kelahiran akan membawa dampak bagi pertumbuhan ekonomi yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini Posdayandu-lah yang memiliki andil dalam memonitoring laju pertumbuhan penduduk di Jembrana,” demikian Bupati Winasa dalam sambutannya.

Hal senada juga dilontarkan Ketua BKKBN Bali, Dra. I Gusti Ayu Sri Astuti, MS. Dalam sambutannya, ia menjelaskan program Keluarga Berencana yang telah digalakkan pemerintah dapat dikatakan berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia. Menurutnya, dalam kurun waktu tiga tahun ini, pertumbuhan penduduk di Indonesia hanya mencapai angka 80 juta jiwa. “Jika program KB ini tidak dijalankan, pertumbuhan penduduk di Indonesia di tahun 2007 sudah mencapai 300 juta jiwa. Secara tak langsung ini akan mempengaruhi pertumbuhan perekonomian Indonesia,” demikian Sri Astuti.

Dr. Lanang Mahendra dari POGI Bali yang saat itu menjadi salah satu narasumber seminar menghimbau agar masyarakat Jembrana lebih menumbuhkan kesadaran untuk memberi ruang bagi kepedulian masa depan anak sebagai ujung tombak pembangunan yang berkesejahteraan. Hal ini dapat dilakukan dengan menekan angka kelahiran bayi ataupun merencanakan kelahiran sehingga dapat mencapai keluarga yang berkualitas.

Penulis : De'a Yogantara

Jimbarwana TV “Go Bali”

2008-04-07T03:36:00.000-07:00

Jimbarwana TV, sebuah stasiun televisi publik yang dikelola Pemkab Jembrana, sejak awal Desember 2007, telah mulai meramaikan jagat pertelevisian di Bali, setelah sebelumnya hadir di tengah-tengah pergaulan masyarakat Kabupaten Jembrana dan sekitarnya. “Kami sedang menanti-nanti siaran Jimbarwana TV secara lengkap. Kalau untuk tangkapan gambar dan suara di Gianyar sangat jernih dan tajam,” demikian komentar salah seorang warga Gianyar yang diterima lewat pesawat telepon di meja redaksi Jimbarwana TV di bilangan Pecangakan, Negara.

Tidak hanya dari Kabupaten Gianyar, masyarakat di Kabupaten Bangli, Gianyar, Klungkung, dan Kabupaten Badung juga memberikan apresiasi yang sama atas kehadiran Jimbarwana TV di jagat pertelevisian Bali. “Kami harapkan kehadiran Jimbarwana TV, akan menjadi alternatif lain dari sisi informasi publik. Karena selama ini, hak-hak informasi publik di Bali lebih dikuasai oleh satu grup media saja, sehingga sering menjadi sumir dan sangat partisan,” demikian Gede Ngurah Sanjaya salah seorang warga masyarakat Karangasem mengomentari kehadiran Jimbarwana TV.

Menanggapi berbagai komentar dan apresiasi masyarakat bali atas kehadiran Jimbarwana TV yang sudah mulai Go Bali sejak awal Desember lalu, Bupati Jembrana, Prof. Dr. I Gede Winasa menegaskan bahwa kehadiran Jimbarwana TV merupakan media televisi yang menjadi milik publik, dan bukan semata-mata menjadi corong pemerintah. “Saya sepakat dengan Pak Menteri (Memkominfo-red), bahwa kehadiran media publik seperti Jimbarwana TV ini adalah merupakan penghargaan atas hak-hak informasi kepada masyarakat. Selain sebagai pilar dan Benteng Budaya bagi kita semua,” demikian Prof. Winasa.

Selamat buat Jimbarwana TV. “Dari Bali Untuk Indonesia, dan Peradaban Dunia”

Laporan : Indep-News, Bali

Pilih Pemimpin Yang Sudah Terbukti Karya Dan Kekaryaaanya

2008-04-06T21:48:00.000-07:00

Setelah Sang Nyoman Suwisma, kini giliran Budi Argawa yang bertemu dengan Prof. Dr. drg. I Gede Winasa. Bahkan untuk Budi Argawa, ini merupakan pertemuan pada kali yang kedua. Pertemuan pertama konon sarat dengan muatan politik, sedangkan pada pertemuan kedua merupakan silaturahmi dan omong-omong seputar ekonomi dan peningkatan kesejahteraan.

Tetapi bagaimanapun juga, pertemuan dua tokoh yang disebut-sebut sebagai Kandidat Calon Gubernur Bali seperti juga Sang Nyoman Suwisma, tentu sangat sulit untuk dikatakan tidak memiliki bobot politik. “Tidak ada agenda politik pada pertemuan kami ini. Saya datang untuk sowan dan meminta kepada Pak Winasa untuk menghadiri upacara pembukaan BPR (Bank Perkreditan Rakyat) saya yang akan diselenggarakan tanggal 12 Desember 2007 nanti,” demikian Budi Argawa menjawab pertanyaan media ini.

Sebagai pelaku bisnis, Budi Argawa memang berencana untuk membuka Kantor Cabang BPR Argawa Utama di Jembrana. Tetapi kenapa harus memilih Kabupaten Jembrana? Bukankah Jembrana sangat tidak prospektif untuk bisnis perbankkan? Bahkan untuk BPR, masyarakat Jembrana memiliki trauma yang sangat buruk!

“Tidak! Sangat salah kalau mengatakan Jembrana tidak prospektif. Bahkan bagi kami, Jembrana sangat prospektif untuk bisnis perbankkan. Karena apa? Pertama karena pondasi ekonomi kerakyatannya sangat baik. Kedua potensi pasar juga sangat besar. Masalahnya memang pada sisi kepercayaan. Tetapi, mudah-mudahan dengan kehadiran BPR Argawa Utama ini, kepercayaan masyarakat akan dapat dipulihkan. Untuk itulah kami datang kepada Pak Winasa untuk mendapatkan dukungan beliau,” demikian Budi Argawa.

Selain dikenal sebagai pelaku binis yang ulet, sosok Budi Argawa tentu tidak bisa dilepaskan dengan perilaku politisnya. Bukankah Budi Argawa merupakan kandidat anggota DPD Daerah Pemilihan Bali yang cukup potensial? Bahkan berhasil menduduki peringkat ke-4 untuk perolehan suara? Nah kalau demikian, apa agenda politik dibalik pertemuan Prof. Winasa dan Budi Argawa untuk kedua kalinya ini?

“Jujur saja, di mata kami Prof. Winasa adalah pemimpin yang sangat potensial untuk memimpin Bali kedepan. Untuk itu, kepada masyarakat saya minta untuk memilih pemimpin yang sudah terbukti karya dan kekaryaannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti apa yang telah terjadi dan terwujudkan di Jembrana,” demikmian Budi Argawa sedikit berdiplomasi.

Beh! Oke Juga Diplomasinya Pak Budi Argawa

Penulis : DS. Putra (Indep-News)

Prof. Winasa. Selalu Terdepan

2008-04-06T21:29:00.000-07:00

Prof. Winasa
Selalu Terdepan Dalam Survey
Menjadi Pilihan 50% Lebih Masyarakat Bali

Apakah yang terjadi jika Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Bali diselenggarakan saat ini? Menurut hasil “survey publik” yang dilakukan Lembaga Survey Publik Indonesia, maka jawabannya adalah Prof. Dr. drg I Gede Winasa akan tampil dan terpilih sebagai Gubernur Bali. Alasannya? Selain dinyatakan sebagai pemimpin yang sudah teruji lewat karya dan kekaryaannya selama memimpin Kabupaten Jembrana, sosok Prof. Winasa juga dikenal sebagai calon pemimpin yang merakyat. Hal itu terbukti lewat perilaku dan gaya kepemimpinannya yang sering melakukan perjalanan sosial dan untuk menyapa masyarakat hingga kedusun-dusun di pelosok Bali. “Saya rasa Prof. Winasa memiliki investasi sosial yang sangat potensial dan baik sebagai modal awal langkahnya dalam menuju kursi Bali Satu. Sekarang tergantung, bagaimana potensi berupa investasi sosial itu harus dikelola, sehingga memberikan dampak politis untuk menghadapi Pilkada Bali Tahun 2008,” demikian apresiasi dari pemerhati perilaku politik, R. Pracoyo mengomentari hasil survey yang dilakukan Lembaga Survey Publik Indonesia.

Secara angka-angka dan prosentase, sesuai dengan hasil survey yang dilakukan Lembaga Survey Publik Indonesia, keberadaan Prof. Dr. drg. I Gede Winasa sebagai kandidat Gubernur Bali untuk Pemilu Daerah Bali tahun 2008, memang lebih baik atau berada diatas dua kandidat lainnya yang dianggap sebagai kompetitor utamanya, seperti Mangku Pastika dan Cok Budi Suryawan. “Hasil survey lembaga-lembaga independen seperti yang dilakukan Lembaga Survey Publik Indonesia ini harus mendapatkan perhatian dari semua kalangan”, tambah Pracoyo

Penulis : DS. Putra (Indep-News)